Ajengan Habibudin Kritik Kepemimpinan Viman, Soroti Komunikasi Pemerintahan hingga Galian C

Medinas.id — Ajengan Habibudin melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan. Ia menilai arah pemerintahan saat ini belum terlihat jelas dan komunikasi antarlembaga pemerintahan perlu diperkuat.

‎Menurut Habibudin, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga koordinasi dengan unsur yudikatif. Komunikasi dan koordinasi antarlembaga, kata dia, penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

‎Hal itu disampaikan Habibudin saat ditemui di Cafe Yasmin, Jalan Perumahan Bumi Resik Panglayungan, Kota Tasikmalaya, Rabu (16/09/2026).

‎”Ketika dia tidak punya roh kepemimpinan, maka di bawah kepemimpinannya menjadi kalang-kabut,” kata Habibudin.

‎Ia juga mempertanyakan capaian Pemerintah Kota Tasikmalaya selama Viman memimpin. Habibudin menilai hasil kerja pemerintah daerah belum cukup terlihat dan dirasakan masyarakat.

‎”Kalau dibilang tidak bekerja, dia mendapatkan fasilitas. Kalau dibilang bekerja, dia tidak kelihatan bekerja. Apa yang dicapai? Tidak ada capaiannya,” ujarnya.

‎Habibudin kemudian menyoroti sorotan publik terhadap Wakil Wali Kota Tasikmalaya Rd. Dicky Chandra Negara yang dinilainya cukup menonjol dalam sejumlah kegiatan pemerintahan.

‎Menurut dia, kondisi tersebut perlu dijelaskan dalam konteks pembagian tugas antara wali kota dan wakil wali kota. Ia mempertanyakan apakah aktivitas wakil wali kota merupakan bagian dari pembagian tugas pemerintahan atau terdapat alasan lain.

‎”Apakah menonjolnya wakil wali kota ini karena memang kebutuhan atau memang disuruh oleh wali kota karena ketidakmampuan wali kota? Ini yang menjadi pertanyaan,” katanya.

‎ Soroti TPP ASN

‎Kritik Habibudin juga menyasar dampak kebijakan pemerintah terhadap aparatur sipil negara (ASN). Ia menyinggung kebijakan terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.

‎Ia mempertanyakan dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan ASN dan menilai pemerintah perlu menjelaskan dasar serta pertimbangannya secara terbuka.

‎”Siapa yang menjadi korban? ASN yang sekarang TPP-nya dipotong. Ini merupakan kezaliman yang dibuat oleh seorang pemimpin,” ucapnya.

‎ Pertanyakan Pengawasan Galian C

‎Selain persoalan tata kelola pemerintahan, Habibudin menyoroti aktivitas pertambangan atau galian C di wilayah Kota Tasikmalaya. Ia mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas galian yang menurutnya masih ditemukan beroperasi tanpa izin.

‎Habibudin menilai pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan usaha yang wajib memiliki perizinan memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan terhadap perizinan juga berkaitan dengan optimalisasi penerimaan daerah melalui pajak maupun retribusi sesuai kewenangan.

‎

‎”Kenapa Kota Tasikmalaya seperti ini? Dari eksploitasi lahan, banyak galian C yang bergerak tanpa izin. Bagaimana kita mau menarik distribusi kalau seperti itu?” katanya.

‎

‎Ia berharap pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas usaha sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya daerah memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

‎Habibudin mengatakan berbagai kritik tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Ia berharap kebijakan dan kinerja pemerintah ke depan dapat lebih terukur serta dirasakan secara nyata oleh masyarakat, Pungkasnya. (***)

‎

‎

‎