Media Nasional – Medinas.id – Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, menanggapi pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Andrianto, yang membandingkan pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden Joko Widodo, hingga Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut memicu perhatian publik dan memunculkan perdebatan di ruang demokrasi nasional.
Agus Winarno menegaskan mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun, ia meminta kalangan akademisi tetap mengedepankan etika intelektual, objektivitas, serta argumentasi yang berbasis data dan fakta.
“Mahasiswa merupakan kekuatan moral demokrasi dan calon pemimpin bangsa. Kritik terhadap pemerintah sangat penting, tetapi penyampaiannya harus proporsional, berbasis data, dan tidak membangun kesimpulan secara prematur,” ujar Agus Winarno kepada awak media, Rabu (27/5/2026).
Agus menilai kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintahan saat ini masih berada pada tahap awal konsolidasi dan pelaksanaan program prioritas nasional sehingga perlu mendapat ruang untuk bekerja.
Menurutnya, pemerintah tengah menjalankan sejumlah program strategis yang berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat. Program tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan nasional, makan bergizi gratis, penguatan sektor pertanian, pembangunan sumber daya manusia, hingga menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
“Publik berhak mengawasi dan mengkritik pemerintah. Namun, penilaian juga harus objektif dan berdasarkan capaian nyata, bukan sekadar opini yang dibangun oleh emosi politik,” katanya.
Agus juga menyoroti penggunaan istilah “NPD” yang disampaikan Ketua BEM UGM. Ia menilai diksi tersebut kurang tepat disampaikan oleh seorang pimpinan mahasiswa karena berpotensi memunculkan kegaduhan politik di ruang publik.
“Kritik boleh keras, tetapi tetap harus menjaga etika komunikasi publik dan marwah akademik. Pernyataan bernuansa personal tanpa argumentasi kuat tentu kurang tepat disampaikan oleh seorang Ketua BEM dari kampus besar seperti UGM,” tegasnya.
Selain itu, Agus mengingatkan bahwa membandingkan pemerintahan secara mutlak tidak dapat dilakukan secara sederhana karena setiap era menghadapi tantangan yang berbeda. Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo saat ini menghadapi dinamika global yang kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, geopolitik internasional, ancaman krisis pangan, hingga tekanan terhadap stabilitas energi global.
Karena itu, Agus meminta kritik terhadap pemerintah tetap disertai solusi dan kajian yang matang agar tidak berubah menjadi penghakiman emosional yang memecah ruang publik.
“Demokrasi membutuhkan suara kritis, tetapi juga membutuhkan kejernihan berpikir agar kritik mampu menghadirkan solusi dan arah perbaikan,” ujarnya.
Agus menambahkan mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai representasi intelektual bangsa. Dari lingkungan kampus, kata dia, lahir banyak pemimpin nasional yang menentukan arah masa depan Indonesia. Ia pun mengajak mahasiswa menjaga marwah akademik dan tidak terjebak dalam polarisasi politik berlebihan.
“Kalau pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, silakan dikritik. Namun kritik harus menghadirkan data, solusi, dan arah perbaikan, bukan sekadar membangun opini yang memancing emosi publik,” katanya.
Di tengah meningkatnya tensi politik nasional, Agus mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan optimisme kebangsaan. Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal wajar dalam demokrasi, tetapi kepentingan bangsa harus tetap berada di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan sesaat.
“Bangsa ini membutuhkan generasi muda yang berani mengoreksi kekuasaan, tetapi tetap mampu menjaga etika, persatuan, dan kejernihan berpikir. Kritik adalah vitamin demokrasi, namun stabilitas nasional dan harapan rakyat juga harus dijaga bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Agus Winarno. (***)
