Rotasi dan Mutasi Pejabat Disorot, Tasik Public Forum Pertanyakan Transparansi Pemkab Tasikmalaya

Medinas.id — Tasik Public Forum menyoroti kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik, khususnya terkait proses, pertimbangan, serta transparansi dalam penempatan aparatur pada sejumlah jabatan strategis pemerintahan.

‎Ketua Tasik Public Forum, M. Muchlis, menilai setiap proses rotasi dan mutasi pejabat semestinya dilakukan secara objektif, profesional, transparan, serta mengedepankan kompetensi dan rekam jejak aparatur.

‎Menurutnya, pengisian jabatan tidak seharusnya hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

‎”Kami menilai dan menganalisis bahwa saat ini sejumlah jabatan strategis di Pemkab Tasikmalaya justru diisi oleh pejabat dari luar Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya, kondisi ini dapat memengaruhi kinerja pemerintahan daerah,” ujar M. Muchlis, Sabtu (08/08/2026).

‎Ia menjelaskan, sinkronisasi antara pimpinan dan bawahan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang efektivitas kinerja pemerintahan. Menurutnya, dibutuhkan pemahaman terhadap karakter, pola komunikasi, serta cara kerja masing-masing agar koordinasi dapat berjalan optimal.

‎”Antara atasan dan bawahan harus ada sinkronisasi, baik dalam tata kelola kinerja maupun dalam menyamakan persepsi. Untuk itu, tidak mudah mengenal satu sama lain agar benar-benar memahami karakter atasan dan bawahan,” katanya.

‎M. Muchlis menilai kondisi tersebut berbeda apabila pejabat yang ditempatkan berasal dari lingkungan Pemkab Tasikmalaya. Menurutnya, pejabat yang sudah lama berada di lingkungan pemerintahan daerah cenderung lebih mudah beradaptasi karena telah memiliki komunikasi dan hubungan kerja dengan aparatur lainnya.

‎”Beda halnya jika pejabat berasal dari kalangan Pemkab Tasikmalaya. Akan lebih mudah menjalankan kinerja karena sudah saling mengenal dan memiliki jalinan komunikasi. Berbeda dengan pejabat dari luar daerah yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi,” tandasnya.

‎Selain persoalan penempatan pejabat, Tasik Public Forum juga menyoroti kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya yang baru. M. Muchlis menilai hingga saat ini belum terlihat adanya terobosan maupun capaian yang menonjol dari Sekda dalam menjalankan tugasnya.

‎”Contohnya sekarang, kinerja Sekda yang baru belum terdengar gaungnya seperti apa dan belum terlihat hasil kerjanya. Padahal, Sekda merupakan jenderal ASN di lingkungan Pemkab Tasikmalaya, sekaligus panglimanya ASN. Sampai saat ini belum terlihat terobosan baru atau nilai plus untuk Pemkab Tasikmalaya,” ungkapnya.

‎Atas kondisi tersebut, Tasik Public Forum mendorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme dan dasar pertimbangan dalam setiap proses pengisian jabatan.

‎Menurut M. Muchlis, transparansi menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Publik, kata dia, berhak mengetahui bahwa setiap kebijakan penempatan pejabat dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai dengan prinsip meritokrasi.

‎”Rotasi dan mutasi pejabat pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah daerah sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip meritokrasi,” ujarnya.

‎Ia menegaskan, kritik dan masukan yang disampaikan Tasik Public Forum merupakan bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya.

‎”Kami berharap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat merespons berbagai masukan tersebut secara terbuka dan konstruktif. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dapat semakin profesional, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Gal)

‎