Krisis Hunian, Lapas Tasikmalaya Terancam Tembus 1.000 Penghuni

Medinas.id — Peringatan Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 yang digelar di Aula Lapas Kelas IIB Tasikmalaya pada Senin (27/04/2026) berlangsung penuh khidmat. Namun di balik suasana seremoni, persoalan serius berupa kelebihan kapasitas hunian masih menjadi perhatian utama.

Pelaksana Harian Kepala Lapas, Yadi Suryaman, menyampaikan bahwa jumlah warga binaan saat ini sudah jauh melampaui daya tampung yang tersedia. Dari kapasitas ideal 88 orang, kini lapas dihuni oleh 462 orang.

“Dalam kondisi seperti ini, satu kamar bisa diisi lebih dari lima orang. Jika tidak segera dilakukan pemindahan, jumlah penghuni berpotensi menembus 1.000 orang. Ini tentu tidak manusiawi dan berisiko melanggar hak asasi manusia,” ungkapnya.

Lapas yang memiliki total 24 kamar, termasuk satu blok khusus perempuan, saat ini menampung warga binaan dari wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Sebagian besar penghuni berasal dari wilayah kabupaten, dengan jumlah sekitar 280 orang.

Sebagai langkah sementara, pihak lapas telah memindahkan sejumlah narapidana ke beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) lapas terdekat. Meski begitu, langkah ini dinilai belum menjadi solusi permanen karena hanya mengurangi kepadatan untuk sementara waktu.

Yadi juga menyebutkan bahwa hingga kini belum ada kepastian terkait penyediaan lahan untuk pembangunan lapas baru. Pihaknya masih berharap adanya dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah, baik dari Pemerintah Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya.

“Kami terus berupaya membangun komunikasi, termasuk dengan pemerintah kota yang baru, agar bisa menemukan solusi jangka panjang terkait relokasi,” tambahnya.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, mengakui bahwa kondisi overkapasitas tersebut sudah melampaui batas kelayakan.

“Seharusnya hanya diisi 88 orang, tetapi sekarang mencapai ratusan. Ini bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan sudah menyangkut kelayakan hidup,” ujarnya.

Meskipun demikian, Diky tetap mengapresiasi berbagai program pembinaan yang berjalan di dalam lapas. Menurutnya, pendekatan pemasyarakatan yang berfokus pada pembinaan mulai menunjukkan hasil, terlihat dari produk karya warga binaan serta kerja sama dengan sektor usaha, termasuk industri perhotelan.

Terkait solusi jangka panjang, Pemerintah Kota Tasikmalaya membuka kemungkinan pembangunan lapas baru atau relokasi. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pemanfaatan lahan milik pemerintah di kawasan Tamansari.

Namun hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai langkah tersebut, sementara persoalan kelebihan kapasitas masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan lapas di Tasikmalaya. (gal)