komite SMAN 11 klarifikasi isu pembangunan sekolah

komite SMAN 11 klarifikasi isu pembangunan
komite SMAN 11 klarifikasi isu pembangunan

MEDINAS.ID Komite SMAN 11 klarifikasi isu pembangunan sekolah yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Pernyataan ini disampaikan langsung dalam konferensi pers bersama awak media pada Kamis (23/04/2026).

Ketua Komite, Nanang Nurjamil, bersama mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah angkat bicara untuk meluruskan berbagai informasi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

Isu Pembangunan SMAN 11 Dinilai Tidak Sesuai Fakta

Menurut Nanang, informasi yang beredar terkait pembangunan SMAN 11 Kota Tasikmalaya tidak mencerminkan fakta di lapangan.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan telah berjalan sesuai prosedur dan berada di bawah pengawasan konsultan independen yang ditunjuk langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Pembangunan Diawasi dan Dilaporkan Secara Resmi

Nanang menjelaskan bahwa proses pembangunan tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap tahapan dilaporkan secara berjenjang melalui KCD Wilayah XII sebagai perwakilan pemerintah provinsi di daerah.

Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan sekolah.

Komite Minta Tuduhan Disertai Bukti Valid

Menanggapi tuduhan dugaan korupsi yang beredar, pihak komite meminta agar setiap klaim disertai bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan dampak serius, terutama bagi dunia pendidikan.

“Informasi yang tidak terverifikasi bisa berdampak luas, termasuk mengganggu proses PPDB,” ujar Nanang.

Dampak Isu terhadap Calon Siswa

Komite menyoroti bahwa polemik ini berpotensi mempengaruhi sekitar 1.700 calon siswa yang akan mengikuti proses PPDB.

Padahal, keberadaan SMAN 11 merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat, khususnya warga Bungursari, dalam memperluas akses pendidikan negeri.

Kesulitan Hak Jawab dan Rencana ke Dewan Pers

Pihak komite mengaku kesulitan menggunakan hak jawab karena tidak menemukan identitas maupun kontak resmi media yang pertama kali mempublikasikan isu tersebut.

Sebagai langkah lanjutan, mereka berencana melaporkan persoalan ini ke Dewan Pers untuk mendapatkan arahan penyelesaian.

“Kami akan menempuh mekanisme melalui Dewan Pers sebelum mengambil langkah hukum,” jelasnya

Klarifikasi Soal Pembangunan Jalan

Selain isu anggaran, komite juga meluruskan informasi terkait pembangunan jalan di sekitar sekolah.

Dijelaskan bahwa proyek tersebut merupakan program pemerintah provinsi melalui sektor Bina Marga, dan tidak berkaitan dengan pembangunan SMAN 11.

Harapan Komite ke Depan

Komite berharap polemik ini dapat diselesaikan secara objektif dan profesional. Mereka juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi sebelum menyebarkannya ke publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *