FGD May Day Tasikmalaya: Viman Dorong Penguatan Jaminan dan Kepastian Hukum Pekerja
- account_circle Rian Sutisna
- calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
- visibility 4
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Medinas.id — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Tasikmalaya tahun ini dilaksanakan melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan serikat buruh dan pekerja se-Kota Tasikmalaya.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat keberpihakan kepada para pekerja, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan ketenagakerjaan.
Ia menyebutkan bahwa sejak berdirinya Kota Tasikmalaya, baru ada dua kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan yang lahir melalui regulasi daerah, termasuk salah satunya pada masa kepemimpinannya saat ini.
“Alhamdulillah, kami dapat menunjukkan keberpihakan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (03/05/2026).
Dalam forum tersebut, serikat buruh menyampaikan 11 poin aspirasi yang diharapkan segera ditindaklanjuti. Viman menegaskan, Pemerintah Kota akan menyesuaikan langkah dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) serta regulasi yang berlaku.
“Kita perlu memastikan adanya payung hukum yang jelas agar kesejahteraan dan perlindungan pekerja di Kota Tasikmalaya benar-benar terjamin,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Kota Tasikmalaya belum berjalan optimal. Karena itu, pihaknya mendorong agar forum tersebut kembali diaktifkan sebagai wadah dialog rutin antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Selain itu, Viman menginstruksikan pemanfaatan Gedung Pusat Promosi Industri Kreatif (PPIK) secara maksimal sebagai pusat diskusi dan pengembangan kerja sama industri di daerah.
“Pembahasan tidak hanya berkutat pada hak pekerja, tetapi juga bagaimana industri di Kota Tasikmalaya dapat tumbuh sehingga roda ekonomi ikut bergerak,” tegasnya.
Berbagai masukan dari serikat pekerja, mulai dari pembinaan dan pengawasan perusahaan hingga perbandingan kebijakan ketenagakerjaan dengan daerah lain seperti Subang dan Garut, turut menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurut Viman, fokus utama saat ini adalah menindaklanjuti arahan Presiden terkait kebijakan ketenagakerjaan yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh di Monas. (gal)
- Penulis: Rian Sutisna
