Media Nasional, medinas.id — Pernyataan Saiful Munjani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang beredar di media sosial pasca kegiatan Halal Bihalal memicu reaksi beragam dari masyarakat.
Sejumlah pihak menilai, pernyataan tersebut mengandung narasi yang mengarah pada ajakan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta mencederai etika demokrasi.
Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, menyampaikan tanggapan keras atas hal tersebut. Ia menilai, pernyataan yang disampaikan tidak mencerminkan peran intelektual yang semestinya menjaga keteduhan ruang publik.
“Seorang intelektual seharusnya menjadi penuntun nalar publik, bukan justru menghadirkan kegaduhan. Kritik itu penting, tetapi harus disampaikan dalam koridor yang bertanggung jawab,” ujar Agus dalam pernyataan yang diterima Redaksi, selasa (07/04/2026)
Ia menegaskan bahwa dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mengkritik. Namun, menurutnya, upaya yang mengarah pada delegitimasi pemerintahan hasil pemilu justru berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem negara.
“Pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi harus dihormati. Jika ada evaluasi, mekanismenya sudah jelas melalui jalur konstitusional,” tegasnya.
Agus juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki perangkat yang sah untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Karena itu, ia menilai seruan di luar mekanisme tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan nilai-nilai Pancasila.
Dalam konteks kegiatan Halal Bihalal, Agus menilai momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mempererat persatuan, bukan sebaliknya.
“Halal Bihalal adalah ruang silaturahmi dan rekonsiliasi. Menggunakannya sebagai panggung untuk menyampaikan narasi konfrontatif adalah kekeliruan, baik secara etika maupun moral,” katanya.
Di sisi lain, ia menyoroti kondisi global yang tengah dihadapi pemerintah saat ini, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga fluktuasi harga energi dunia. Dalam situasi tersebut, pemerintah dinilai tetap berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Langkah menjaga harga bahan bakar agar tetap stabil merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi global,” ujarnya.
Menurut Agus, narasi yang melemahkan legitimasi pemerintah justru kontraproduktif terhadap upaya menjaga ketahanan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya peran intelektual dalam menjaga kualitas ruang publik, terutama di era digital yang rawan disinformasi.
“Pernyataan tokoh publik memiliki dampak besar. Karena itu, setiap ucapan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan kegaduhan,” ucapnya.
Agus mengajak seluruh akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengedepankan kritik yang konstruktif, berbasis data, serta berorientasi pada solusi.
“Bangsa ini membutuhkan gagasan yang memperkuat, bukan seruan yang memecah. Demokrasi harus dijaga dengan kedewasaan dan komitmen terhadap konstitusi,” tandasnya.
Ia pun menutup dengan menegaskan bahwa stabilitas nasional merupakan kunci utama dalam pembangunan.
“Perbedaan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Agus.
Banyak platform digital berkembang pesat di 2026, salah satunya
platform terpercaya ini
yang mulai banyak digunakan.
